Kilometer.co.id Jakarta Masa depan Papua masih diselimuti kabut ketidakpastian. Perdebatan sengit mewarnai diskusi “Melangkah Maju: Bersama Membangun Perdamaian dan Keadilan di Papua” yang diselenggarakan oleh Aliansi Perdamaian dan Keadilan (PEREKAD) dan Biro Papua PGI. Acara dipandu oleh Ashiong P. Munthe Ketua Litbang Pewarna Indonesia bertempat di Media Center PGI, Salemba 10 Mei 2024.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan di Papua menjadi sorotan utama. Djasarmen Purba, Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), mengungkapkan kekecewaannya, “Papua sudah 77 tahun merdeka, tapi seolah-olah masih dijajah.”
Masalah HAM dan korupsi juga menjadi duri dalam daging. “Kebijakan di Papua tidak menyentuh HAM karena banyak pejabat korup,” tegas Ronal Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI.
Pemekaran Papua menjadi 6 Provinsi pun dipertanyakan. “Untuk siapa pemekaran ini? Penduduk asli Papua hanya 2 juta jiwa,” kritik Yohanes Handoyo Budhisejati, Ketua Umum Vox Point Indonesia.
Dominasi pusat juga menjadi perhatian. “Jokowi lebih mendengarkan pusat daripada masukan dari penduduk lokal,” jelas Brigjen TNI (Purn) Drs. Harsanto Adi S, M.M., M.Th., Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API).
Generasi baru Papua yang lahir di tengah konflik, “generasi kebencian,” dikhawatirkan memperparah situasi. “Indonesia harus belajar dari Timor Timur,” saran Handoyo.
Pendekatan keamanan dinilai tidak lagi efektif. “Pendekatan pendidikan jauh lebih efektif,” ujar Michael Hutagalung, Ketua Umum Persatuan Profesi Hukum Kristen Indonesia (PPHKI).
Investasi pada generasi muda Papua dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi kunci perdamaian. “Papua bukan tanah kosong,” tegas Jus Felix dari Vox Point Indonesia.
Pendidikan menjadi solusi untuk membangun Papua yang maju dan sejahtera. “Harus mau dan mampu bersaing,” pesan Yusuf Mujiono, Ketua Umum Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA INDONESIA).
Diskusi ini menjadi refleksi mendalam tentang masa depan Papua. Melangkah maju membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk membangun perdamaian dan keadilan yang hakiki. APM