Theofransus Litaay Inpres nomor 9 tahun 2020 hadir sebagai kerangka baru pembangunan Papua.

Kilometer-Jakarta-Dalam paparannya dalam webinar Pewarna Jumat12/3/21 yang lalu, Theofansus Litaay Ahli Utama Deputi V KSP ketika menjawab tentang tarik ulur otsus Papua. Berdasarkan amanat Presiden Joko Widodo dalam arahan dalam rapat kabinet terbatas meminta para menteri untuk “Gunakan pendekatan budaya yang menghormati kearifan lokal dan menempatkan rakyat Papua menjadi subjek yang penting dalam pembangunan di tanah Papua.

” Terkait dengan dana otonomi khusus, Presiden Jokowi meminta perhatian para pihak bahwa “Saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat.”

Merespon arahan Presiden, terjadi perubahan pendekatan yang dipilih pemerintah di mana semula pendekatan yang ditekankan adalah pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan dan pendekatan antropologis.

Untuk itu pada tahun 2017 Presiden Jokowi menerbitkan instruksi presiden nomor 9 tahun 2017 yang diperbarui dengan instruksi presiden nomor 9 tahun 2020. Bahkan Presiden menerbitkan Keppres nomor 20 tahun 2020 yang menugaskan Wakil Presiden sebagai ketua tim pengendali pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Inpres nomor 9 tahun 2020 hadir sebagai kerangka baru pembangunan Papua. Diterjemahkan dalam bidang kegiatan setiap Kementerian/Lembaga.

Pertama perlunya percepatan pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif dan berkarakter yang mempertimbangkan kontekstual Papua di seluruh Wilayah Pulau Papua yang dikhususkan kepada OAP;

Lau percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi Papua yang berkualitas dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah, kota, kampung, wilayah adat, kemitraan antar pelaku ekonomi, dan potensi sektor-sektor ekonomi daerah yang dikelola secara terpadu dari hulu ke hilir yang terfokus kepada OAP dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara terpadu guna mendukung pelayanan publik dan transformasi ekonomi di seluruh Wilayah Pulau Papua;

Kemudian pentingnya peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zona ekologis, dan penataan ruang wilayah di Pulau Papua dengan memperhatikan kearifan lokal; dan percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka penguatan otonomi khusus, pelayanan publik, demokrasi lokal yang inklusif, harmoni sosial, dan keamanan daerah yang aman dan stabil serta penghormatan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Untuk mengimpemnetasikan Inpres ini memiliki 11 strategi pendekatan yaitu:

Dengan cara pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang didukung oleh sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi, pendekatan pembangunan papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada orang asli papua (OAP). Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik (kecamatan) dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau. Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal papua, peningkatan kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi dengan mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya melalui instrumen kemitraan multi pihak. Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi. Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, pemerintah daerah, tokoh dan organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan wilayah pulau papua yang aman, stabil, dan damai; dan pPenguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah pulau Papua tuntas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *