Kilometer.co, Jakarta-Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) menggelar webinar Jumat 12/2/21 mengangkat tema SKB 3 Menteri memupuk asa toleransi di sekolah. Dalam weninar yang di moderatori Ashiong Munthe dari departemen Litbang Pewarna ini, menghadirkan beberapa narasumber antaranya Fedrik Pinakunary Ketua umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia ( PPHKI).
Selain itu hadir Dr Sutanto Sekjen PAUD pendidikan Dasar dan menengah kemendikbud, Putra Nababan anggota DPR RI Komisi X Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djasarmen Purba Ketua umum Majelis Umat Kristen Indonesia, Dating Palembangan dari Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) dan Elianu hia orang tua murid SMK II Negeri Padang.
Fedrik dalam tanggapannya meresponi pertanyaan Raya Desmawanto kepada Sekjend Paud pendidikan dasar menengah tentang mekanisme pelaporan serta pengawalan SKB 3 Menteri, Fedrik dengan luga siap menyediakan bantuan hukum juga memberi konsultasi hukum bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan baik dalam pendidikan, gereja dan juga persoalan keumatan lainnya.
“Sudah banyak yang dilakukan oleh PPHKI dalam pendampingan dan pembelaan bagi mereka yang membutuhkan seperti narapina mendapatkan grasi,membela pemerintah saat masalah hukum dengan HTI, persoalan saat terjadi bencana di Poso tentang siswa negeri yang hilang dan banyak lagi yang sudah dilakukan PPHKI”, ungkap Fedrik yang akrab dengan para pewarta ini.
PPHKI sudah ada beberapa chapter yang tersebar di beberapa kota, artinya ketika ada persoalan hukum tinggal berkoordinasi dengan pengurus chapter terdekat.
Fedrik yang berkantor di kawasan Thamrin Jakarta ini, merasa terhormat dan berterimakasih atas peran Pewarna yang menggelar Webinar, dengan acara ini semoga terus dilakukan sehingga mampu melahirkan orang-orang berkwalitas dalam masalah hukum.
Selain itu dengan acara seperti ini banyak masyarakat dan umat bisa mendapatkan pelajaran baik dalam hukum dan bermaanfaat ketika menghadapi masalah yang dihadapinya.
Lebih lanjut Fedrik berujar dengan acara yang digelar pewarna, bisa menjadi jembatan bagi orang yang tidak tahu kemana mau mencari keadilan.
“Banyak orang minoritas yang membutuhkan bantuan karena kerap terjadi permasalah hukum, ini bukan persoalan salah satu agama saja tetapi acapkali ketidak adilan juga dialami mereka yang tinggal di daerah- daerah yang dianggap minoritas. Nah yang dianggap minoritas ini mereka tidak tahu mencari keadilan kemana, oleh karena itu mereka perlu pendampingan hukum dan PPHKI siap untuk itu”, tegas pria kelahiran Papua ini.
Sedangkan kepada pemerintah, Fedrik meminta harus memperhatikan mekanisme internal sendiri dengan membuat pengawasan yang lebih tegas. Sehingga tindakan intoleran tidak terjadi lagi di manapun di belahan Indonesia tercinta.
Berbicara intoleran terang pengacara yang kalem ini bukan saja menimpa dunia pendidikan saja tetapi juga masalah rumah ibadah dalam izin mendirikan, dan para pendeta tidak punya akses untuk pembelaan hukum .
“Oleh karena itulah saya juga akan berkonsen mengawasi terhadap SKB 3 Menteri ini dan perlu semua masyarakat baik agama apapun di negeri ini untuk mendapat informasi terhadap SKB 3 Menteri sebab ini negara hukum”, tegasnya.
Kembali Fedrik mengaskan sekali lagi melalui forum-forum seperti ini bisa melahirkan orang-orang yang bisa membela hukum dengan baik. Dan PPHKI siap membantu dan kami mempunyai 10 capster di seluruh Indonesia.
“Acara yang pewarna lakukan bisa menjadi jembatan bagi orang yang tidak tahu kemana mencari keadilan dan kita berterimakasi dengan pewarna yang telah mengadakan webinar seperti ini”, pungkasnya mantab.