Kilometer-Jakarta, Jakarta tak lepas dengan bencana baik banjir, kebakaran dan yang paling utama saat ini wabah corona. Dalam rangka sosialiasi SOSPERDA tersebut anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agust Hamonangan, SH, MH melakukan tatap muka dengan warga RT04/RW05 Kuningan Barat, Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, Senin siang (15/02/2021). Agust sendiri sengaja memilih sosialisasi terhadap warga yang kerap menjadi langganan banjir tahunan di DKI.
August ketika menjawab agenda pertemuan dengan warga di bertempat disebuah lapangan bulu tangkis warga tersebut berujar bahwa setiap anggota DPRD dibebaskan memilih SOSPERDA. “Sebagai anggota dewan saya sendiri memilih turun Sosialisasi Peraturan Daerah, dengan mensosialisasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada warga RT04/RW05 Kel Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Kebetulan Bapak Dwi mitra saya dari BPBD DKI di Komisi A,” tutur Agust Hamonangan sembari memperkenalkan pimpinan BPBD.
Menurut Agust Hamonangan SOSPERDA ini perlu dalam rangka menginformasikan tugas BPBD dalam menangani banjir atau bencana alam lain, dimana mengakibatkan warga mengungsi. Selain menghadirkan BPBD dalam sosialisasi tugas dan perannya kepada warga DKI, Agust juga menghadirkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Dinas Sosial DKI, Penyuluhan Medis bahaya Covid-19, Camat, lurah hingga ketua RW/RT setempat. Pertemuan berlangsung di lapangan bulu tangkis yang dibangun pemerintah lewat bantuan langsung Agust Hamonangan. Kebetulan lokasi ini termasuk lokasi rawan banjir karena berada dipinggir kali Krukut.
Kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.30-19.00 ini diikuti antusias oleh sekitar lima puluh warga, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun tujuannya dengan menghadirkan mereka, kata Agust agar ke depan, minimal dampak bencana di Jakarta bisa dikurangi.
Dalam paparannya, pembicara dari BPBD DKI menjelaskan bahwa BPBD DKI sendiri sudah siap 24 jam dalam menangani bencana alam di Jakarta. Pihaknya sudah menyiapkan telepon pengaduan 112. “Semua bentuk pengaduan, apapun itu dari banjir, kebakaran, Covid 19 dan lain sebagainya, pasti akan ditanggapi dengan cepat. Kita sudah bertindak sebagai assesman. Maka hayo warga DKI silahkan laporkan dan adukan BPBD, kami siap melayani,” tutur Dwi yang hadir mewakili Ir. Sapto Plt. Ketua BPDB DKI Jakarta, di hadapan warga yang sering mengalami banjir meski hanya selemparan batu dari Jalan Gatot Subroto ini.
Menurutnya, Gubernur DKI Anies Baswedan telah menjamin kalau 10 ML curah hujan maka dalam 6 jam pasti bisa ditangani. Semua kebutuhan penanganan banjir sudah dikondisikan. BPDB sudah punya Tim Reaksi Cepat (TRC). Meski demikian BPBD sendiri masih ada tingkat provinsi
Pada kesempatan yang sama, Ika Yuli Rahayu selaku Kepala Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI memaparkan bahwa Dinsos salah satu seksi di bawah koordinasinya adalah membawahi penanganan bencana. “Kami selalu membawa Tagana utama provinsi. Ketika ada bencana di situlah Dinas Sosial hadir, yang utamanya adalah menyedikan makanan untuk korban bencana banjir, kebakaran, covid dan lainnya. Jika terjadi bencana di DKI silahkan hubungi Dinas Sosial untuk membantu penanganannya,” bebernya.
Menurut Ika, bahwa DKI sendiri ada 84 Kampung Siaga Bencana (KSB). Tentu saja belum semua tempat, kita berharap Bapak/ibu sekalian membantu membentuk KSB di Kuningan Barat ini. Tagana untuk wilayah Jaksel sendiri sudah ada 300 orang. “Jadi setiap bencana yang terjadi kami selalu siap merespon, bahkan sudah disiapkan tenda untuk korban covid bila terjadi banjir atau kebakaran,” imbuhnya sembari menjelaskan Dinsos akan selalu memberi bantuan pangan kepada korban Covid selama isolasi mandiri dan dana santuan 15 juta untuk korban meninggal covid.
Sementara praktisi kesehatan, Sis Yuni juga menjelaskan secara panjang lebar terkait pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada warga. Kemudian berlangsung sesi tanya jawab dan diakhir dengan foto bersama. Acara ini diikuti dengan antusias oleh warga dari awal hingga akhir.
August sendiri berharap bahwa BPBD ini dibentuk hingga tingkat kota, bukan hanya ada di tingkat propinsi.