PID MENGAJAK UNTUK MERENUNGKAN WISATA HALAL

Kilometer.co.id, Jakarta-Kami terhenyak membaca berita bahwa Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf  Amin berpesan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  Sandiaga Salahudin Uno yang baru dilantik untuk memperhatikan wisata halal dan wisata religi. Demikian diutarakan Mangasi Sihombing, Wakil Ketua Umum Partai Indonesia Damai (PID).

Ini mengundang kembali perhatian kami ke Kawasan Danau Toba yang ditetapkan Pemerintahan Joko Widodo sebagai satu diantara lima destinasi prioritas utama di Indonesia. Menindak lanjuti penetapan tersebut, Pemerintah menggebukan pembangunan prasarana termasuk jalan tol yang terentang ke kawasan. Warga memuji dan berterimakasih atas kebijakan Presiden yang dalam Pipres 2019 lalu mendapat dukungan rata-rata diatas 90 % suara di TPS-TPS di kabupaten-kabupaten Kawasan Danau Toba (KDT).

Namun sesudah Pilpres, tersiar berita atas gagasan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi untuk menjadikan KDT sebagai kawasan wisata halal.  Warga KDT yang mayoritas non-Muslim merasa kebijakan itu akan merugikan mereka secara kultural dan ekonomis, sehingga banyak menyatakan penentangan atas kebijakan itu. Bahkan ada warga yang merasa Pemerintah Daerah berniat menetapkan daerahnya sebagai daerah “syariah”, satu kata yang dianggap tak cocok untuk daerah mayoritas kristen.  Akhirnya pihak kantor Gubernur menyatakan bahwa Gubernur SUMUT tak pernah mengucapkan kebijakan tersebut. Itu alasan bagi Mangasi mengajak kita semua, pihak Pemerintah dan masyarakat umum untuk secara bersama-sama merenungkan masalah ini agar pesan Wapres ini tidak menimbulkan kembali kontroversi dalam masyarakat.

 Coba lihat di kecamatan-kecamatan KDT, pada umumnya sudah terdapat restoran atau warung Minang. Bisnis mengejar uang, tak perlu diajarkan lagi, karena naluri dagang pada hakekatnya akan otomatis tumbuh sesuai perkembangan. Yang diperlukan sebenarnya adalah bimbingan bagi  pebisnis kuliner, apa itu warung, restoran, dan penginapan-penginapan untuk menjaga kebersihan, suasana asri dan standar kesehatan serta keramah-tamahan. Hal-hal itu yang perlu ditanamkan oleh pihak pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Biarlah warung-warung kita seperti warung Minang, Saung Sunda, Lapo Batak, Coto  Makassar dan sebaginya tumbuh bersaing secara sehat di bumi Nusantara ini.

Pemerintah memang perlu mendukung usaha kuliner yang pada umumnya masuk kategori UMKM. Dalam kaitan ini Ir. Apri Hananto Sukandar, Ketua Umum PID memandang perlunya pemberian fasilitasi kredit kepada usaha-usaha kuliner termasuk di kawasan-kawasan wisata. Pemberian kredit inipun perlu disertai dengan bimbingan teknis agar usaha berhasil dan kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu ditekankan perlunya menggiatkan koperasi dikalangan pebisnis kuliner dan petani kawasan wisata, baik koperasi simpan-pinjam, koperasi produksi dan pemasaran. Hal ini lebih penting digaungkan karena akan menarik antusiasme masyarakat. Adalah lebih bijak menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kontroversi.

Di mancanegara terdapat kecenderungan dunia wisata ditunggangi dengan hal-hal negatif yang mengkawatirkan seperti prostitusi atau apa yang disebut sebagai “industri sex”, kecanduan minuman keras, obat-obatan terlarang atau narkoba dan lain-lain kejahatan. Karena itu PID menghimbau tokoh-tokoh masyakat seperti rohaniawan, para pendidik untuk ikut bekerjasama dengan Pemerintah pada semua tingkatan dalam pencegahan perkembangan negatif yang terkait dengan dunia wisata.

Jakarta, 24 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *