Kami Mendungkung Kebijakan Pemerintah untuk Memekarkan Provinsi di Papua

Kilometer.co.id Jakarta Hendrick Hence Udam sebagai putra asli Papua dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN GERCIN INDONESIA ) kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pemerintahan Presiden Jokowi jilid dua untuk pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sebab Papua adalah merupakan bagian integral dari NKRI.

Kami juga memberikan apresiasi kepada bapak Presiden karena telah melakukan kunjungan pertamanya ke Papua dan telah meresmikan beberapa proyek-proyek infrastruktur nasional yang ada di Papua dan Papua Barat.

Pendekatan-pendekatan infrastruktur yang di lakukan oleh pemerintahan Jokowi di harapkan dapat menyelesaikan persoalan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua di atas tanahnya sendiri.

Luas pulau Papua tiga kali lebih luas dari pulau Jawa hal sangat lah penting untuk di pertimbangkan untuk di bentuk beberapa provinsi lagi sebagai upaya-upaya strategis dalam menyelesaikan persolan-persoalan Papua yang begitu akut.

“itikad politik wil perintah harus di dukung oleh semua komponen anak bangsa yang ada di Indonesia termasuk komponen masyarakat Papua yang ada di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.

Namun saran kami adalah sebelum pemekaran provinsi di papua di lakukan oleh pemerintahan Jokowi maka kami meminta untuk pemerintah pusat harus segara mengevaluasi kebijakan kebijakan yang tertulis di dalam amanat undang-undang otonomi khusus di papua no 21 tahun 2001 bukan hanya kebijakan-kebijakannya saja namun uang otsus trilyulnan rupiah yang turun ke Papua mulai dari tahun 2001 sampai 2019 harus benar benar di audit oleh pemerintah pusat sehingga kita tahu benar-benar dana otsus itu di pergunakan untuk apa dan apa hasilnya.

Sebab selama ini dana otsus yang turun ke papua triliunan rupiah dengan tujuan mensejahterakan rakyat Papua namun dana otsus tersebut tidak sampai kemasyarakat dan hanya di nikmati oleh para elite-elit politik Papua tersebut.

Kami juga mendukung upaya-upaya strategis dari bapak mendagri dan bapak presiden untuk mengaudit dana otsus tersebut sebab hal itu juga merupakan sebuah solusi dari menyelesaikan persoalan Papua.

Sebab harapakan kami kedepan pemekaran wilayah di Papua tidak menjadi beban pemerintah pusat dan menimbulkan konflik kepentingan sesama anak bangsa terlebih khusus sesama anak asli Papua.

Sebab salah satu tujuan utama pemekaran adalah menigkatkan kesejahtraan social bagi masyarkat asli Papua.

Sebab pemekaran-pemekaran selama ini yang terjadi di Papua menimbulkan konflik-konflik yang ada, dan banyak lahir orang-orang kaya baru di Papua serta korupsi tumbuh subur di Papua.
Hal ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah pusat sebelum memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi yang ada,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *