Jokowi-Ma’ruf Dilantik, GO Indonesia: Intoleransi Tidak Boleh Ada Lagi di Bumi Pertiwi

Kilometer.co.id Jakarta, Jokowi-Ma’ruf Dilantik, GO Indonesia: Intoleransi Tidak Boleh Ada Lagi di Bumi Pertiwi

Pemerhati sosial dari Generasi Optimis (GO) Indonesia, Dhimas Anugrah, memberikan ucapan selamat atas dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Dhimas mengaku senang dan lega kedua putra terbaik bangsa itu dilantik dan bisa langsung mulai bekerja bagi rakyat Indonesia.

“Selamat berkarya untuk Pak Jokowi dan dan Abah Kiai Ma’ruf. Saya bangga beliau berdua menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya yakin tahun 2019-2024 Indonesia akan lebih baik,” ujar Dhimas.

Dalam pandangan sosiologi agama, Dhimas mengatakan, Pemerintah merupakan alat anugerah umum Sang Khalik supaya kekacauan dan ketidaktertiban bisa diminimalisasi di tengah masyarakat.

“Karena itu Pemerintah perlu tegas menjunjung supremasi keadilan. Bukan sekadar supremasi hukum, tapi supremasi keadilan. Karena tujuan adanya kesepakatan hukum adalah terciptanya keadilan di antara masyarakat,” terang Dhimas.

Pemerhati sosial asal Surabaya itu mendorong pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, serta mengapresiasi yang berbuat baik dan menghukum yang berbuat jahat.

“Panggilan menjadi pejabat pemerintah ini panggilan yang mulia ya, jadi saya harap semua pejabat di bawah pemerintahan Pak Jokowi tidak mencemari panggilan ini dengan praktik fraud, seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan,” kata Dhimas.

Pria yang namanya masuk dalam bursa calon Wali Kota Surabaya itu juga menerangkan, “Dalam sosiologi agama, Pemerintah adalah hamba Allah bagi kebaikan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu serius menjamin kesejahteraan masyarakat.”

Jaminan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, menurut Dhimas, haruslah merupakan bagian dari pelaksanaan keadilan. Selain itu, keadilan juga terwujud melalui pemerataan pembangunan.

“Keadilan juga akan terwujud-nyatakan melalui penerapan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi dan pemberantasan premanisme perlu dilanjutkan dan diperkuat,” tandasnya.

Dhimas mengaku bahwa sejak awal ia dapat melihat Jokowi-Ma’ruf adalah dua figur yang mencintai rakyatnya, dan komitmen dengan janji-janji di masa kampanye Pemilu 2019.

Sistem Demokrasi Pancasila

Sekalipun Nusantara pada awalnya diperintah dalam sistem kerajaan, tetapi demokrasi dinilai oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai sistem pemerintahan yang paling relevan bagi rakyat yang baru saja bebas dari kolonialisme pada tahun 1945 ini.

Oleh sebab itu, Dhimas mengatakan, tujuan sistem demokrasi adalah untuk meminimalisasi penyimpangan dan untuk menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat. Oleh sebab itu pengawasan dan masukan masyarakat melalui ruang publik sangat diperlukan.

“Di sinilah peran DPR-MPR di bawah kepemimpinan Mbak Puan dan Pak Bamsoet ditunggu oleh masyarakat,” kata Dhimas.

“Alat Kelengkapan Dewan sudah rampung kurang dari tiga pekan, itu adalah prestasi, sekaligus langkah awal yang sangat baik bagi Parlemen kita. Ada harapan baru bagi masyarakat yang mereka wakili,” imbuhnya.

Di sisi lain, menurut Dhimas, nilai demokrasi Pancasila selayaknya mendorong Pemerintahan Jokowi melaksanakan penegakkan keadilan dengan memperhatikan kaum minoritas dan kaum tertindas.

“Banyaknya rumah ibadah yang ditutup semena-mena seharusnya sudah tidak ada lagi dalam lima tahun ke depan ini,” ujar Dhimas tegas.

“Indonesia adalah rumah bersama bagi kita. Intoleransi tidak boleh lagi ada di bumi Ibu Pertiwi. Kita perlu toleran terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita,” pungkas Dhimas Anugrah.