Dilaporkan ke KPK Terkait Menerima Suap Masih Jadi Saksi Meringankan Terdakwa Tedja Widjaja

Jakarta, kilometer.co.id – Meskipun sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tudingan terima suap Rp 1 miliar dari Tedja Widjaja (terdakwa) dalam kaitan pemecahan SPPT PBB tanah lokasi kampus UTA 45, mantan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. (UPPRD) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Simon Baginda Pardomuan Panjaitan, masih dihadirkan ke persidangan oleh kuasa hukum terdakwa Tedja Widaja guna memberikan keterangan terkait keterangan, saksi Bambang Prabowo pada persidangan sebelumnya.

Menurut mantan Kepala UPPRD itu dirinya tidak berwenang menanggapi laporan itu  padahal diketahui yang di laporkan adalah adalah dirinya personal buhkan intitusinya, “Saya tidak perlu melaporkan ke polisi walaupun tudingan mereka tidak benar. Soalnya hal itu bukan kewenangan saya, tetapi urusan institusi (UPPRD Tanjung Priok),” kata Simon usai memberi keterangan dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan tanah milik kampus UTA 45 dengan terdakwa Dirut PT Graha Mahardika (GM) Tedja Widjaja, Kamis (04/04/2019), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi fakta Bambang Prabowo selaku kuasa Tedja Widjaja dan istri menyebutkan bahwa dirinya ikut sama-sama dengan terdakwa mengantarkan usng Rp 1 miliar ke Kepala UPPRD Tanjung Priok Simon Baginda Pardomuan Panjaitan di Senayan City. 1 miliar rupiah dalam tas, kata Bambang, yang Itu  diberikan Tedja Widjaja kepada Simon Baginda Pardomuan Panjaitan agar dilakukan pemecahan SPPT PBB tanah milk kampus UTA 45 yang telah dikuasai Tedja Widjaja diduga secara melawan hak. “Saya ikut mengantarkan uang itu,” ucap Bambang Prabowo dipersidangan. Namun dalam kamis (4/4) persidangan saksi mengaku tidak  mengenal baik Bambang Prabowo maupun Rudyono Darsono. Namun saksi mengaku mengenal Tedja Widjaja. “Saya tidak menerima uang Rp 1 miliar dalam pemecahan SPPT-PBB tanah yang dimohonkan pihak PT Graha Mahardika itu,” ujar Simon menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Tedja Widjaja.

Simon Baginda Pardomuan Panjaitan mengakui bahwa saat permohonan pemecahan SPPT- PBB tanah yang diajukan PT Graha Mahardika itu tengah diproses pihaknya, pada saat itu ada surat pihak UTA 45 , Ketua Dewan Pembina UTA 45 Rudyono Darsono mengajukan keberatan atas permohonan pemecahan SPPT-PBB tersebut. UTA 45 meminta ditangguhkan pemecahan SPPT-PBB lahan dimaksud karena tengah dipersengketakan antara UTA 45 dengan PT Graha Mahardika/Tedja Widjaja. UTA 45 bahkan menginformasikan bahwa proses penguasaan lahan kampus UTA 45 oleh PT Graha Mahardika tidak sesuai prosedur hukum. Artinya, pihak PT Graha Mahardika diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk pemalsuan dokumen yang mengesankan seolah terjadi peralihan hak dari UTA 45 ke PT Graha Mahardika. “Semua itu kami tahu, bahkan lebih dari itu menyangkut persengketaan lahan tersebut kami tahu pula, tetapi hal tersebut belum cukup bagi kami untuk menolak permohonan pemecahan SPPT-PBB PT Graha Mahardika,” tutur saksi Simon.

Alasannya, seheboh dan sekisruh apapun persengketaannya, semua itu belum cukup untuk menunda penerbitan SPPT-PBB pecahan untuk PT Graha Mahardika. “Bagi kami persengketaan yang masuk hitungan adalah yang telah didaftarkan atau kasusnya tengah disidangkan di pengadilan. Kalau hanya sengketa di tengah-tengah masyarakat ditambah keberatan secara tertulis tidak menghambat sama sekali penerbitan SPPT PBB tersebut,” ujar Simon yang sudah divisor Dari Kepala UPPRD Tanjung Priok.

Menjawab JPU Fedrik Adhar SH MH yang mempertanyakan kemungkinan terjadi demo anarkis  warga dan mahasiswa sebagai dampak psikologis abaikan yang dilakukan UPPRD Tanjung Priok atas permintaan penundaan pemecahan SPPT-PBB tanah sengketa tersebut, Simon Baginda Pardomuan Panjaitan tetap bersikeras menyatakan tidak cukup alasan bagi pihaknya menerima permintaan UTA 45 di satu sisi dan di sisi lain tak punya alasan pula menolak permintaan pemecahan dari PT Graha Mahardika.

Ketika ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Tugiyanto SH MH apa landasan hukum hingga UPPRD Tanjung Priok boleh abaikan permohonan UTA 45, saksi Simon yang sebelumnya lugas menjawab setiap pertanyaan hakim, jaksa dan tim pembela, kali ini tampak kebingungan. Akhirnya dia menjawab: “ada, ada Pak Hakim”. Namun saat ditanya hakim di mana aturan main itu ada dan diatur, saksi Simon justru menoleh ke beberapa lelaki pengunjung sidang yang diduga body ghard pengawal saksi yang menjawab “Ada, ada, di mana ya,” katanya seraya membalikkan badan kea rah pengunjung sidang di belakangnya.

Seorang lelaki entah siapa namanya yang duduk di kursi pengunjung sidang pun berkata: “surat keputusan kepala dinas, ya di situ Pak Hakim”. Tugiyanto. Isi surat keputusan kepala dinas apa dan nomor berapa serta tahun kapan yang mengatur, boleh terbitkan pemecahan SPPT PBB tanah yang tengah dipersengketakan masyarakat tersebut. Tidak bisa dijawab, malah saksi menyatakan tidak pernah dijatuhi sanksi oleh pimpinan atau institusinya terkait tindakannya menerbitkan pemecahan SPPT PBB tanah sengketa. Hanya saja dia dicopot dari jabatan Kepala UPPRD Tanjung Priok semenjak kasus tersebut mencuat dimasyarakat.

Diakui pula bahwa dirinya sempat diperiksa oleh pimpinannya dan berbagai instansi terkait termasuk inspektorat dan KPK. “Tindakan yang saya lakukan dianggap clear.  Itu disaksikan KPK,” ujar saksi. Namun ketika ditanya JPU Fedrik Adhar apakah KPK yang berkantor di Kuningan yang dimaksudkan saksi ikut mengklarifikasi, Simon menjawab bukan, tetapi KPK bentukan Provinsi DKI Jakarta. “Oh gitu toh, KPK yang mendapat pengaduan dari UTA 45 adalah KPK Kuningan. Itu yang kita tahu KPK. Saksi jangan menyebut KPK telah ikut mengklarifikasi soal uang suap Rp 1 miliar yang disebut-sebut Bambang Prabowo telah diberikan kepada saksi. Sebab, yang berwenang mengklarifikasi pengaduan ke KPK adalah pihak KPK Kuningan sendiri, bukan KPK di Provinsi DKI,” ujar JPU Fedrik Adhar sambil mengingatkan saksi Simon Baginda Pardomuan Panjaitan.

Usai persidangan saksi di konfirmasi beberapa awak media terkait tidak dilakukan pengukuran dalam pemecahan SPPT PBB ,” menurut tidak harus dilakukan pengukuran “, kata Simon . Kemudian wartawan mengatakan “saya punya tanah pak dan tanpa pengukuran tidak bisa memecah SPPT-PBB ” ujar wartawan tersebut, ditengah mukanya yang kebingungan menjawab pertanyaan itu. Bagaimana tanggung jawab UPPRD Tanjung Priok, sehubungan sengan tagihan pajak PBB yang tidak sesuai dengan bukti sertifikat tanah dan IMB yang dimiliki oleh Yayasan?

Sehubungan dengan tidak diukurnya lahan Yayaaan yang SPPT-PBB nya dipecah oleh Saksi Simon BP Panjaitan. Saksi Memilih bungkam tidak mau menjawab karena jika tidak diukur bangaimana UPPRD dapat menentukan luas tanah dan bangunan karena setelah ada pengajuan awal tahun, bulan Maret dan April ada bantahan dan sanggahan dari Yayasan UTA’45 tidak pernah mengajukan permohonan pemecahan SPPT-PBB pada hal ada keterangan saudara Deddy Cahyadi yang mengaku sebagai ketua Yayasan sudah diberhentika dan tidak lagi sebagai ketua Yayasan bagaimana proses pemecahanya, terus berjalan sedangkan pengukuran dilakukan hanya milik terdakwa dan Lindawati Lesmana oleh saksi Simon Panjaitan. seharusnya kalau mau dipecahkan seluruhnya karena tanah itu sudah bersertifikat dengan mudah diprcah, ini pasti apa yang dikatakan Bambang Prabowo bisa ada benarnya kata salah satu kuasa UTA’45. Padahal penagihan pajak PBB justru dilakukan oleh pihak UPPRD tanjung Priok, bukan oleh BPN.

Pada saat kebingungan karena pertanyaan wartawan datang salah seorang kuasa hukum terdakwa, buru buru membawa Simon meninggalkan area Pengadilan. Banyak pengunjung sidang mempertanyakan krebilitas seorang Simon dalam mengambil kebijakan kaya anak kecil berbicara semau gue itu bukan pejabat kata salah satu pengunjung sidang. [Jerimia Vegas]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *